Urgensi Revisi Sanksi Pidana Denda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk Pemulihan Kerugian Negara

Sedang Trending 6 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

&times

<p class&equals;"MsoNormal" xss&equals;"removed"><i><span xss&equals;"removed">Penelitian &NewLine;ini bertujuan untuk mengetahui kendala dalam pemulihan kerugian negara akibat &NewLine;tindak pidana korupsi serta mengetahui urgensi revisi sanksi pidana denda dalam &NewLine;Undang-Undang tindak pidana korupsi&period; Penelitian ini merupakan penelitian hukum &NewLine;normatif&comma; dengan sumber hukum yang diperoleh dari bahan hukum primer dan &NewLine;sekunder&period; Teknik pengumpulan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi &NewLine;pustaka&comma; bahan hukum diperoleh dan diolah dengan metode silogisme deduktif&period; &NewLine;Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam pemulihan kerugian negara &NewLine;akibat tindak pidana korupsi disebabkan oleh rendahnya nominal pidana denda&comma; &NewLine;fokus pemidanaan lebih kepada pidana badan sehingga menyebabkan kelebihan &NewLine;kapasitas lembaga pemasyarakatan&comma; adanya disparitas dalam penjatuhan pidana&comma; &NewLine;penerapan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang bersifat &NewLine;fakultatif&period; Pembuat Undang-Undang seharusnya merevisi Undang-Undang &NewLine;Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi khususnya sanksi denda dengan kondisi &NewLine;eksisting yang sangat kurang memadai jumlahnya karena tidak sebanding dengan &NewLine;kerugian negara&comma; sehingga negara merugi&period; Maka dari itu&comma; perlu dilakukan revisi &NewLine;sanksi denda dengan memperhatikan analisa hukum berdasarkan faktor ekonomi&comma; &NewLine;usulan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang penghitungan kerugian negara yang &NewLine;disebut biaya sosial korupsi serta dengan mengacu model besaran hukuman denda &NewLine;yang ada di negara Malaysia dan Inggris&period;<&sol;span><&sol;i><span xss&equals;"removed"><o><&sol;o><&sol;span><&sol;p>

&times

Penulis Utama : Aristri Rahma Magistra
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : E0021066
Tahun : 2025
Judul : Urgensi Revisi Sanksi Pidana Denda dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk Pemulihan Kerugian Negara
Edisi :
Imprint : Surakarta - Fak. Hukum - 2025
Program Studi : S-1 Ilmu Hukum
Kolasi :
Sumber :
Kata Kunci : Korupsi, Pidana Denda, Biaya Sosial
Jenis Dokumen : Skripsi
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S.
2. Dr. Anita Zulfiani, S.H., M.Hum.
Penguji : 1. Dr. Rehnalemken Ginting, S.H., M.H.
2. Dr. Anita Zulfiani, S.H., M.Hum.
3. Winarno Budyatmojo, S.H.,M.S.
Catatan Umum :
Fakultas : Fak. Hukum

&times

Halaman Awal Halaman Cover BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V BAB Tambahan Daftar Pustaka Lampiran
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
: Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Selengkapnya
Sumber Digilib UNS
Digilib UNS