TANTANGAN TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU: STUDI KASUS KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2020-2024

Zahroh, Aminatuz (2025) TANTANGAN TATA KELOLA RUANG TERBUKA HIJAU: STUDI KASUS KABUPATEN KENDAL PERIODE TAHUN 2020-2024. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Abstract

Pertumbuhan penduduk yang pesat di Indonesia telah meningkatkan kepadatan dan
permintaan lahan, berdampak negatif pada lingkungan dan ekosistem. Di
Kabupaten Kendal, minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang hanya mencapai
0,01% dari total luas wilayah, jauh di bawah target 30% yang ditetapkan oleh
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2017, memperburuk masalah lingkungan seperti
banjir dan kesulitan air bersih. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
tantangan dalam tata kelola RTH di Kabupaten Kendal selama periode 2020-2024,
dengan merujuk pada teori Good Environmental Governance dan teori produksi
ruang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan
data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil menunjukkan
bahwa meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 telah disahkan,
implementasinya masih sangat rendah. Partisipasi masyarakat terbatas, dengan
banyak pedagang kaki lima (PKL) mengandalkan informasi dari paguyuban
dibanding sosialisasi langsung. Akses terhadap informasi mengenai RTH juga sulit
karena informasi tidak ditampilkan secara langsung di laman utama website resmi,
dan transparansi dalam pengelolaan perlu ditingkatkan, mengingat laporan
pengelolaan hanya dilakukan secara internal dan tidak dipublikasikan secara luas.
Fokus pemerintah lebih pada isu mendesak seperti pengentasan kemiskinan,
sehingga menyebabkan alokasi anggaran untuk RTH hanya sekitar 18,43% dari
total anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Penelitian ini merekomendasikan
perlunya peningkatan implementasi kebijakan, partisipasi masyarakat, dan
transparansi dalam pengelolaan RTH agar manfaatnya dapat dirasakan secara
optimal.
Kata kunci: Ruang Terbuka Hijau, Tata Kelola, Kabupaten Kendal, Good
Environmental Governance.
80 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item