STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA LONGSOR DI KOTA SAWAHLUNTO

Tirza, Haqia Purnama (2025) STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MITIGASI BENCANA LONGSOR DI KOTA SAWAHLUNTO. S1 thesis, Universitas Andalas.

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi karena Kota Sawahlunto merupakan daerah yang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana longsor. Keberadaan bekas tambang turut memengaruhi stabilitas lahan, meningkatkan risiko terjadinya longsor, terutama pada musim penghujan. Kondisi ini menuntut adanya strategi mitigasi yang komprehensif dari pemerintah daerah agar dapat meminimalkan risiko bencana serta melindungi masyarakat dari dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menganalisis strategi pemerintah daerah dalam mitigasi bencana longsor di Kota Sawahlunto. Penelitian ini menggunakan pendekatan strategi James Brian Quinn, yang mencakup tiga aspek utama: tujuan, kebijakan, dan program. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi di lapangan, serta analisis dokumen kebijakan yang berkaitan dengan mitigasi bencana. Analisis dilakukan untuk memahami bagaimana pemerintah daerah merancang dan mengimplementasikan strategi mitigasi yang telah dirumuskan dalam berbagai dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kota Sawahlunto telah memiliki tujuan yang jelas dalam meminimalisir resiko bencana ditunjukkan dengan adanya dokumen strategis seperti KRB, RPB, dan Rencana Kontinjensi, namun implementasi strategi mitigasi masih terkendala anggaran dan sumber daya manusia. Program mitigasi seperti Destana dan SPAB berdampak positif terhadap kesiapsiagaan masyarakat, tetapi cakupannya masih terbatas pada beberapa desa dan sekolah. Regulasi pembangunan di kawasan rawan longsor belum optimal akibat lemahnya pengawasan, sehingga masih terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan prinsip mitigasi bencana. Oleh karena itu, sinergi antar instansi, baik di tingkat daerah maupun pusat perlu ditingkatkan agar kebijakan dapat diimplementasikan lebih efektif.

Actions (login required)

View Item