Implikasi Hukum Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak di Pengadilan Agama Batang. _052 PDT 2025

Supit, Mieta Hammalah Khairiyah and Yunanto, Yunanto and Widanarti, Herni (2025) Implikasi Hukum Pencabutan Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak di Pengadilan Agama Batang. _052 PDT 2025. Undergraduate thesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kekerasan seksual berupa pencabulan dan pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah kepada anak kandung pertamanya, fenomena ini terjadi di Kabupaten Batang. Perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Batang dengan Putusan Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pencabutan kekuasaan orang tua dapat dilakukan serta perlindungan hukum terhadap anak pasca putusan pengadilan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data melalui
studi kepustakaan dan studi lapangan yaitu melakukan wawancara. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis data deskriptif-kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam perkara yang Nomor 1900/Pdt.G/2022/PA.Btg, tindakan Tergugat yang melakukan kekerasan seksual terhadap anaknya menjadi alasan kuat untuk mencabut kekuasaan orang tua dan menetapkan wali yang lebih layak, yaitu ibu kandung anak tersebut. Keputusan hakim mencerminkan prinsip perlindungan anak dan kepentingan terbaik anak, serta menunjukkan bahwa sistem hukum berfungsi untuk melindungi yang lemah dan menegakkan keadilan. Perlindungan hukum terhadap anak pasca pencabutan kekuasaan orang tua sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak tetap
terjamin dan dilindungi Negara melalui instansi ataupun lembaga memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan putusan pengadilan, memastikan bahwa putusan pengadilan dilaksanakan sesuai hukum dan kepentingan terbaik bagi anak serta bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap wali untuk memastikan anak mendapatkan hak-haknya. Namun, pada praktiknya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan Pencabutan Kekuasaan Orang Tua dan Penetapan Wali belum diberlakukan secara efektif di beberapa daerah.
Kata Kunci : Pencabutan, Kekuasaan Orang Tua, Perlindungan Hukum, Kekerasan Seksual.

Actions (login required)

View Item