Urgensi Reformulasi Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum

Puspitasari, Sri Andini and Prof,Dr,Inyoman Nurjaya, S.H.,M.S and Alfons ZL.Makaria, S.H.,LL.M (2024) Urgensi Reformulasi Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Sebagai Upaya Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Problematikan penyelanggaraan norma hukum mengenai pornografi salah satunya terjadi pada pasal 8 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi. Probelmatika tersebut terjadi akibat penyelanggraan norma pasal 8 yang memiliki makna tidak pasti. Sebagaimana kasus pada Putusan MKRI Nomor 82/PUU-XVIII/2020 yang diajukan oleh pemohon akibat kerugian yang didapatkannya atas pembelakuan pasal tersebut, juga kasus-kasus seperti yang terjadi pada artis GA dan MYD. Oleh karena itu tujuan penulisan artikel ini adalah mendekripsikan mengenai urgensi reformulasi pasal 8 Undang-Undang Republik Indoensia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi untuk mewujudkan tujuan hukum. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif serta pendekatan undang-undang dan pendeatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi reformulasi pasal 8 adalah pentingnya untuk memberian kepastian norma berdasarkan redaksional pasal yang tepat, selain itu Pasal 8 ini juga belum memenuhi unsur-unsur pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Pembuatan Peraturan Perundang-Undangan. Reformulasi dapat dilakukan dengan menambahkan ayat dalam pasal 8 sehingga ayat pertama menjelaskan norma yang mengatur perbuatan, kedua adalah batasan norma tersebut diselenggarakan.

English Abstract

One of the problems in the implementation of legal norms regarding pornography occurs in Article 8 of Law Number 44 of 2008 concerning Pornography. This problem occurs due to the violation of the norm of Article 8 which has an uncertain meaning. As in the case of the Constitutional Court Decision Number 82/PUU-XVIII/2020 filed by the applicant due to the losses he received from the application of the article, as well as cases such as those that occurred with artists GA and MYD. Therefore, the purpose of writing this article is to describe the urgency of reformulating Article 8 of Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography to realize the objectives of the law. This research is a type of normative research as well as a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study indicate that the urgency of reformulating Article 8 is the importance of providing certainty of norms based on the correct wording of the article, in addition, Article 8 also does not fulfill the elements of Articles 5 and 6 of Law Number 1 of 2011 concerning the Making of Legislation. Reformulation can be done by adding a paragraph in Article 8 so that the first paragraph explains the norms that regulate actions, the second is the limitations of the norms being implemented.

Text (DALAM MASA EMBARGO) Sri Andini Puspitasari.pdf Restricted to Registered users only Download (5MB)

Actions (login required)

View Item