UPAYA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM 2024

Anisa Maharani, Anisa (2025) UPAYA BAWASLU PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MENGAWASI PELANGGARAN PEMILU PADA PEMILIHAN UMUM 2024. S1 thesis, Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas.

Abstract

Bawaslu Provinsi memiliki tugas utama yaitu melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan pada setiap tahapan Pemilu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam mengantisipasi berbagai indikasi Pelanggaran Pemilu diperlukan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk memperkuat fungsi pencegahan dan pengawasan, Provinsi Sumatera Barat pada Pemilu serentak 2024 memperoleh IKP dengan peringkat sedang (39.68). Berangkat dari IKP tersebut penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam mengawasi pelanggaran Pemilu pada pelaksanaan Pemilu serentak Tahun 2024. Adapun alat yang digunakan sebagai pisau bedah analisis pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teori dari Helena Catt tentang Electoral Management Bodies. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa telah terdapat upaya yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam melakukan pencegahan pada Pemilu serentak 2024, yaitu (1) memperkuat pengawasan kepada internal Bawaslu Provinsi Sumatera Barat; (2) memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan sentra Gakkumdu dalam menindak setiap temuan dan laporan pelanggaran Pemilu; (3) dan terakhir adalah mengupayakan pengawasan partisipatif melalui kampung pengawasan. Adapun persoalan lain yang terjadi dalam melaksanakan pengawasan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat sendiri adalah pengawasan partisipatif yang dilakukan masih belum optimal, lantaran masih belum terdapat mekanisme yang jelas, dan masih minimnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi indikasi-indikasi pelanggaran Pemilu. Kemudian dalam penelitian ini ditemukan bahwasannya masih terdapat peraturan yang bersifat multitafsir, kemudian pada aspek profesionalitas lembaga masih ditemukan jajaran Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang tidak memenuhi aspek tersebut. Kata Kunci : Pengawasan, Pelanggaran Pemilu, Pemilu serentak.

Actions (login required)

View Item