Reformulasi Pasal 2 Huruf G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terkait Aset Bumn Sebagai Keuangan Negara

Puteri, Cenya Widianing and Dr. Faizin Sulistio, S.H., LL.M. and Alfons Zakaria, S.H., LL.M (2024) Reformulasi Pasal 2 Huruf G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Terkait Aset Bumn Sebagai Keuangan Negara. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Pada skripsi ini, membahas mengenai konflik hukum antara ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Konflik hukum ini terjadi karena terdapat perbedaan pengaturan aset Badan Usaha Milik Negara. Berdasarkan hal tersebut, dalam skripsi ini terdapat rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apa akibat hukum dari konflik pengaturan aset BUMN pada Pasal 4 UndangUndang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Keuangan Negara? (2) Bagaimana reformulasi Pasal 2 Huruf G Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara? Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah peneilitian yuridis normatif, sementara bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dengan analisis secara kualitatif. Akibat hukum dari konflik pengaturan aset BUMN pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam menggolongkan aset BUMN termasuk dalam keuangan negara atau tidak, bertentangan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan dapat membuka peluang untuk diajukannya praperadilan. Dengan adanya konflik hukum tersebut maka reformulasi pasal yang ideal agar BUMN sebagai korporasi dapat sepenuhnya bertanggung jawab terhadap tindak pidana korupsi adalah dengan melakukan reformulasi pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Apabila aset BUMN termasuk dalam keuangan negara maka tidak dapat dilakukan penyitaan aset oleh penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dengan demikian, reformulasi pasal yang ideal agar menimbulkan harmonisasi dan pertanggungjawaban pidana oleh BUMN adalah melakukan reformulasi pengaturan aset BUMN pada undang-undang keuangan negara.

English Abstract

In this thesis, it discusses the legal conflict between the provisions in Article 4 of Law Number 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises and Article 2 of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance. This legal conflict occurs because there are differences in the regulation of assets of State-Owned Enterprises. Based on this, in this thesis there are the following problem formulations: (1) What are the legal consequences of the conflict of BUMN asset arrangements in Article 4 of Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Article 2 of Law Number 27 of 2003 concerning State Finance? (2) How is the reformulation of Article 2 Letter G of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance? The research used in this thesis is normative juridical research, while the legal materials used are primary and secondary legal materials, the approach taken is a statutory approach with qualitative analysis. The legal consequences of the conflict in the regulation of BUMN assets in Article 4 of Law Number 19 of 2003 concerning BUMN and Article 2 of Law Number 27 of 2003 concerning State Finance are that law enforcement officials have difficulty in classifying BUMN assets as included in state finances or not, contrary to Article 50 of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, and can open up opportunities for pretrial submissions. With this legal conflict, the ideal article reformulation so that SOEs as corporations can be fully responsible for corruption crimes is to reformulate Article 2 of Law No. 17/2003 on State Finance. If the assets of BUMN are included in state finances, the investigator cannot confiscate the assets in accordance with the provisions of Article 50 of Law Number 1 Year 2004 concerning State Treasury. Thus, the ideal article reformulation in order to create harmonization and criminal liability by SOEs is to reformulate the regulation of SOE assets in the state finance law.

Text (DALAM MASA EMBARGO) Cenya Widianing Puteri.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item