Penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Sebagai Penentu Saat Terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

Nugroho, Nisrina Putri Rizkya and Amelia Ayu Paramitha, S.H., M.H., and Bahrul Ulum Annafi, S.H., M.H. (2025) Penggunaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Dibuat Sebelum Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Sebagai Penentu Saat Terutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan. Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Skripsi ini mengangkat isu mengenai ketidaklengkapan pengaturan mengenai penggunaan PPJB yang dibuat sebelum berlakunya UU HKPD sebagai penentu saat terutang BPHTB. Berlakunya UU HKPD menyebabkan adanya perbedaan pengaturan mengenai saat terutang BPHTB yang semula pada UU PDRD adalah berdasarkan AJB, menjadi berdasarkan PPJB pada Pasal 49 huruf a UU HKPD. Perubahan ini menimbulkan adanya ketidakpastian hukum karena terdapat multitafsir mengenai PPJB yang dapat digunakan sebagai penentu saat terutang BPHTB. Multitafsir ini dapat ditemukan berdasarkan studi kepustakaan di Bapenda DKI Jakarta dan berdasarkan wawancara dengan pihak Bapenda Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten Malang. Ketidakpastian hukum tersebut muncul karena adanya perbedaan dalam penafsiran mengenai apakah PPJB yang dimaksud pada pasal tersebut berlaku untuk semua PPJB atau hanya PPJB yang dibuat setelah berlakunya UU HKPD. Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan mengenai penggunaan PPJB dalam pembayaran pajak BPHTB serta memahami penggunaan PPJB yang dibuat sebelum berlakunya UU HKPD sebagai penentu saat terutang BPHTB. Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, serta memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Penelusuran bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menggunakan interpretasi gramatikal dan sistematis. Penelitian ini mengacu pada UU HKPD dan PP 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi. Akta autentik berperan penting dalam peralihan hak atas tanah melalui jual beli, tukar menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan, waris, lelang, dan yang lainnya. Penggunaan akta autentik ini mendukung pembayaran BPHTB dengan menjadi penentu saat terutang BPHTB, dasar penetapan nilai perolehan objek pajak, serta syarat untuk pendaftaran peralihan hak. Penggunaan PPJB yang dibuat sebelum berlakunya UU HKPD sebagai penentu saat terutang BPHTB pada implementasinya masih banyak ditemukan dalam masyarakat. Secara normatif, penggunaan PPJB yang dibuat sebelum berlakunya UU HKPD sebagai penentu saat terutang BPHTB tidak sesuai dengan asas non-retroaktif. Akan tetapi, kurang lengkapnya regulasi menimbulkan adanya multitafsir dalam masyarakat, yang menuntut daerah untuk membuat regulasi yang terkait untuk memberikan kepastian hukum mengenai penggunaan PPJB sebagai saat terutang BPHTB. Penulis menemukan terdapat beberapa daerah di Jawa Timur yang telah mengatur mengenai penggunaan PPJB yang dibuat sebelum berlakunya UU HKPD sebagai penentu saat terutang BPHTB, yaitu sebanyak sembilan daerah melalui Peraturan Kepala Daerah. Regulasi yang telah diatur oleh Pemerintah Daerah ini dapat melengkapi ketidaklengkapan tersebut apabila diatur dalam peraturan perundangundangan yang sama.

English Abstract

This thesis addresses the issue of incomplete regulation regarding the use of Sale and Purchase Agreements for Land and Building (PPJB) made before the enactment of UU HKPD as a determinant of the time when the Establishment of Tax on Land and Building Rights (BPHTB) becomes payable. The enactment of UU HKPD introduced a shift in the BPHTB calculation, which previously was based on the Deed of Sale and Purchase (AJB) to being determined by the PPJB. This change has caused legal uncertainty due to multiple interpretations regarding the use of PPJB as a determinant of BPHTB liability. This multiple interpretations can be observed based on a literature study conducted at Bapenda Jakarta and interviews with representatives from Bapenda of Malang City, Batu City, and Malang Regency. The legal uncertainty arises due to differing interpretations regarding whether the PPJB referred to in the article applies to all PPJBs or only those made after the enactment of the HKPD Law. The aim of this thesis is to examine the regulation on the use of PPJB in BPHTB payment and to understand the application of PPJB made before the enactment of UU HKPD as a determinant of BPHTB liability. The research in this thesis uses a normative legal method with an approach to legislation, conceptual analysis, and case studies, and utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials. Legal material exploration was conducted through a literature study with grammatical and systematic interpretation. The legal frameworks used include the UU HKPD and PP 35 of 2023 on General Provisions for Regional Taxes and Levies. Authentic deeds play a crucial role in the transfer of land rights through sale and purchase, exchanges, grant, wills, company contributions, inheritance, auctions, and more. Such deeds are used to determine the BPHTB liability, establish the taxable object value, and fulfil requirements for the registration of land rights transfer. The use of PPJB made before the enactment of UU HKPD as a determinant of BPHTB liability remains prevalent in practice. However, normatively, this use conflict with the non-retroactive principle. The incomplete regulations lead to multiple interpretations within society, requiring local governments to issue related regulations to provide legal certainty regarding PPJB usage in BPHTB liability. The author identified that some regions in East Java have regulated the use of PPJB made before UU HKPD’s enactment as a determinant of BPHTB liability, with nine regions implementing regulations through Regional Head Decrees. The regulations established by the Regional Government can be address this inclompeteness if incorporated into the same legislative framework.

Text (DALAM MASA EMBARGO) Nisrina Putri Rizkya Nugroho.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item