PENGARUH SISTEM MERIT PAY TERHADAP KEADILAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah)

Handayani, Fatharani Tri (2025) PENGARUH SISTEM MERIT PAY TERHADAP KEADILAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAHAN DAERAH (Studi Penelitian di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah). Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penerapan sistem merit pay terhadap
keadilan pemberian tunjangan kinerja atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi
Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Tengah.
Latar belakang penelitian ini didasarkan pada lemahnya pelayanan publik oleh PNS yang
menjadi keresahan masyarakat, dan hal ini disebabkan karena permasalahan kesejahteraan
PNS yang belum sepenuhnya layak dan berkeadilan dalam menegakkan prinsip transparansi
dan distribusi yang merata, sehingga masih terdapat ketimpangan dalam sistem pemberian
tunjangan kinerja.
Penelitian ini berjenis asosiatif kausalitas, dengan metode yang digunakan adalah kuantitatif
deskriptif melalui pengumpulan data secara penyebaran kuisioner tertutup menggunakan
skala Likert terhadap 62 responden pegawai Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi
Jawa Tengah. Analisis data dilakukan dengan teknik pemusatan dan penyebaran data, serta
uji statistik deskriptif dan kategorisasi data menggunakan SPSS untuk melihat ketercapaian
keadilan remunerasi dari implementasi sistem merit pay berdasarkan presepsi pegawai, serta
untuk menganalisis pengaruhnyanya antara kedua variabel dalam penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel implementasi sistem merit pay memperoleh
skor rata-rata 3,88 dari total skor 5 yang menunjukkan kategori “terpenuhi”. Dimana, aspek
dalam variabel ini yaitu penilaian kinerja memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,14, sementara
aspek keadilan dan kelayakan mendapatkan nilai terendah sebesar 3,54. Lalu, fleksibilitas
sistem tercatat mendapat nilai 3,79, sedangkan pengawasan dan akuntabilitas memperoleh
nilai 4,04, sehingga secara umum, sistem merit pay telah diterapkan dengan baik dalam aspek
transparansi dan akuntabilitas. Namun, masih terdapat tantangan dalam keadilan distribusi
TPP, yang tercermin dari rendahnya indeks nilai presepsi keadilan distributif (3,84)
dibandingkan dengan keadilan prosedural (4,09) dan keadilan interaksional (4,01). Hal ini
mengindikasikan bahwa meskipun pegawai memahami mekanisme tunjangan, mereka masih
merasa pembagiannya belum sepenuhnya mencerminkan beban kerja dan tanggung jawab
individu.
Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa belum secara signifikan hadirnya sistem
merit pay berdampak pada keadilan remunerasi. Artinya, meskipun sistem merit pay telah
mendorong transparansi dan akuntabilitas, masih diperlukan penyempurnaan dalam
mekanisme evaluasi kinerja dan penyesuaian bobot kerja dengan besaran tunjangan agar
prinsip keadilan remunerasi dapat terpenuhi secara optimal. Rekomendasi yang diberikan
meliputi peningkatan sistem evaluasi kinerja, penyempurnaan mekanisme distribusi
tunjangan, serta penguatan pengawasan dalam implementasi sistem merit pay. Dengan
adanya perbaikan ini, diharapkan motivasi dan kinerja PNS di Badan Kepegawaian Daerah
(BKD) Provinsi Jawa Tengah meningkat, sehingga pelayanan publik yang diberikan akan
lebih baik dan keresahan masyarakat tentang kinerja pegawai sektor publik dapat memudar.
Kata Kunci: Sistem Merit Pay, Keadilan Remunerasi, Tunjangan Kinerja, Pegawai Negeri Sipil
65 Ilmu Pemerintahan 2025

Actions (login required)

View Item