Implementasi Remisi Kepada Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Di Lapas Kelas I Malang)

Harlianda, Naura Dini and Dr. Setiawan Noerdajasakti, S.H., M.H., and Fines Fatimah, S.H., M.H. (2024) Implementasi Remisi Kepada Narapidana Korupsi Ditinjau Dari Tujuan Pemidanaan (Studi Di Lapas Kelas I Malang). Sarjana thesis, Universitas Brawijaya.

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh isu pemberian remisi kepada koruptor yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, bahwa koruptor sepatutnya dihukum seberatberatnya. Namun, legalitas pemberian remisi kepada koruptor telah sah secara hukum. Maka untuk membuktikan legalitas remisi kepada koruptor sebagai hak seluruh narapidana, perlu diidentifikasikan terkait pemberian remisi kepada narapidana korupsi menurut undang-undang di Indonesia dan tujuan pemidanaan dalam sistem peradilan pidana. Dapat ditarik 2 (dua) rumusan masalah dari isu hukum tersebut yaitu: (1) Bagaimana implementasi remisi kepada narapidana korupsi di Lapas Kelas I Malang sesuai peraturan perundang-undangan? (2) Apa tujuan pemidanaan implementasi remisi kepada narapidana korupsi di Lapas Kelas I Malang? Jenis penelitian dari tulisan ini adalah yuridis empiris dengan metode pendekatan sosio legal. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling terhadap populasi Lapas Kelas I Malang dan sampel petugas Lapas serta narapidana. Remisi merupakan wewenang penuh pihak Lapas dan diberikan melalui Lapas, maka memilih Lapas Kelas I Malang sebagai lokasi penelitian. Kemudian data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka akan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini adalah bahwa narapidana korupsi berhak mendapatkan remisi apabila telah memenuhi syarat 1) Menjalani pidana penjara 6 bulan dan 2) Berkelakuan baik. Syarat berkelakuan baik tersebut dibuktikan dengan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN). Terdapat pasal yang mengkhususkan narapidana korupsi, yaitu syarat justice collaborator dan membayar denda serta uang pengganti. Maka, remisi yang didapatkan oleh narapidana korupsi di Lapas Kelas I Malang telah sah secara hukum. Tujuan pemidanaan dari implementasi remisi kepada narapidana korupsi adalah sebagai bentuk pembinaan karena remisi meringankan beban pidana dari yang bersangkutan. Namun, tujuan tersebut tidak mengabaikan bentuk penjeraan akibat dari pasal yang mengkhususkan syarat kepada narapidana korupsi tersebut.

English Abstract

This research is motivated by the issue of granting remission to corruptors who are not in accordance with public expectations, that corruptors should be punished as severely as possible. However, the legality of granting remission to corruptors is legally valid. So to prove the legality of remission to corruptors as the right of all prisoners, it is necessary to identify the granting of remission to corruption convicts according to Indonesian law and the purpose of punishment in the criminal justice system.. Based on the issue, the author raises the following research questions: (1) How is the implementation of remission for corruption convicts at Class I Penitentiery in Malang in accordance with laws and regulations? (2) What is the purposes of punishment in the implementation of remission for corruption convicts at Class I Penitentiery in Malang? This research applies an empirical juridical research with socio-legal approach method. The research population is Class I Penintentiary in Malang, with samples taken from the officers and convicts, using purposive sampling. The reason of choosng the location id because remission is fully under the authority and granted throuhgh the penitentiery. The legal materials were obtained by interviews, observations, and literature studies, which analyzed qualitatively. According to the laws and regulations, corruption convicts are entitled to remission if they fulfill the requirements of 1) Serving a prison sentence in 6 months and 2) Good behavior. The good behavior is evidenced by the Convicts Development Assessment System Standards (SPPN). There is a specific article for corruption convicts, which includes the requirements of being a justice collaborator and the obligation to pay fines and compensation. However, this article has been amended because the justice collaborator requirement has been removed. Therefore, corruption convicts in Class I Penitentiary in Malang have received remission according to laws and regulations. The purposes of punishment in the criminal justice system by remission for corruption convicts is as a form of rehabilitation, as remission alleviates the burden of the sentence. The purposes of punishment does not overlook the deterrent effect due to the specific article requiring certain conditions for corruption convicts.

Text (DALAM MASA EMBARGO) Naura Dini Harlianda.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB)

Actions (login required)

View Item