EVALUASI KEBIJAKAN RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN PADA UPACARA ADAT DI KABUPATEN TORAJA UTARA = POLICY EVALUATION OF SLAUGHTERHOUSE RETRIBUTION ON TRADITIONAL CEREMONIES IN NORTH TORAJA REGENCY

Text (Bab 1-2)
E011201065_skripsi_06-06-2024 1-2(FILEminimizer).pdf
Download (799kB)

Text (Dapus)
E011201065_skripsi_06-06-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (2MB)

Text (Full Text)
E011201065_skripsi_06-06-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 3 March 2027.
Download (3MB)

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan retribusi rumah potong hewan di Kabupaten Toraja Utara. Peraturan Daerah No.15 Tahun 2011 Tentang Retribusi Rumah Potong Hewan merupakan salahsatu upaya dari pemerintah Kabupaten Toraja Utara untuk mendapatkan sumber pendapatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seiring dengan berlakunya Otonomi Daerah. Penelitian ini dilakukan karena kebijakan dinilai sangat penting agar daerah dapat menggali sumber dan potensi daerah yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah pemerintah sendiri, sebagai perwujudan dari hak otonom yang telah dimiliki. Enam indikator yang digunakan untuk mengevaluasi kebijakan ini adalah efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas dan ketepatan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif yaitu memberikan gambaran yang tepat mengenai permasalahan yang dihadapi dengan didukung oleh data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa Kebijakan retribusi rumah potong hewan telah berjalan secara efektif dalam meningkatkan PAD secara signifikan. Namun secara efisien terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan oleh pelaksana kebijakan yakni hak yang seharusnya didapatkan masyarakat sebagaimana tertuang pada aturan yang berlaku. Adapun kecukupan kebijakan telah memenuhi kebutuhan pemerintah daerah secara optimal, namun berbanding terbalik pada kecukupan terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks perataan kebijakan melalui pembangunan yang berasal dari manfaat kebijakan belum terlaksana secara maksimal. Berkenaan dengan responsivitas masyarakat menunjukkan kemajuan melalui kesadaran mereka sebagai wajib retribusi, serta sikap responsif pemerintah daerah terhadap berbagai keluhan. Mengenai ketepatan kebijakan telah berkontribusi secara positif terhadap tujuan yang diharapkan melalui peningkatan PAD walaupun begitu peningkatan tersebut belum memuaskan kebutuhan masyarakat secara menyeluruh.

Kata Kunci : Penilaian; Pendapatan Asli Daerah; Toraja Utara.