ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DENGAN METODE TERMAL MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (Studi Kasus: Pengelolaan Sampah Kota Surakarta)

RAHARJA, Arif Kurnia and Hadiyanto, Hadiyanto and Maryono, Maryono (2024) ANALISIS RISIKO PENGELOLAAN SAMPAH PERKOTAAN DENGAN METODE TERMAL MELALUI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (Studi Kasus: Pengelolaan Sampah Kota Surakarta). Masters thesis, UNIVERSITAS DIPONEGORO.

Abstract

Pengelolaan sampah diperlukan untuk meningkatkan kualitas lingkungan, salah satu bentuk pengolahan sampah adalah pengolahan sampah secara termal. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 35 Tahun 2018 mengamanatkan pembangunan instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di 12 kota, salah satunya adalah Kota Surakarta. Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah salah satu alternatif model pendanaan untuk mengakomodasi pendanaan pengembangan infrastruktur. Dalam KPBU terdapat dua kepentingan yang terlibat yaitu kepentingan pemerintah dan kepentingan badan usaha, yang jika tidak dikelola dapat menyebabkan risiko dan membuat situasi menjadi lebih kompleks. Manajemen risiko yang baik dibutuhkan untuk memastikan kegiatan tetap berjalan meskipun terjadi kendala. Pada penilitian ini akan dilakukan identifikasi risiko, penilaian probabilitas, penilaian dampak, penilaian risiko, dan respon risiko dari pengelolaan sampah perkotaan dengan metode termal melalui skema KPBU. Analisis data akan menggunakan Probability Impact Matrix (PIM), metode untuk menganalisis risiko secara kualitatif berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Metode perolehan data menggunakan survei kuesioner dan wawancara kepada pelaksana PLTSa Kota Surakarta untuk mengetahui probabilitas, dampak risiko, serta respon risiko dalam pelaksanaan PLTSa Kota Surakarta. Pada pelaksanaan KPBU di Kota Surakarta, PT. SCMPP bertanggung jawab atas perancangan hingga pengoperasian PLTSa menggunakan teknologi gasifikasi, sementara Pemerintah Kota Surakarta menyediakan sampah dan lahan.
Berdasarkan analisis, ditemukan bahwa dari 84 risiko yang diidentifikasi dimana 27 di antaranya adalah risiko tinggi, mayoritas dalam kategori Risiko Operasi dan Risiko Pendapatan. Ke depannya perlu pembagian risiko yang lebih proporsional antara pemerintah dan badan usaha, dukungan kebijakan pemerintah yang lebih kuat, dan keterlibatan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi dalam pelaksanaan KPBU.
Kata Kunci: Pengelolaan Sampah, PLTSa, KPBU, Risiko

Waste management is necessary to improve environmental quality. One form of waste processing is thermal waste treatment. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 35 of 2018 mandates the construction of Waste-to-Energy Power Plants (WtE) in 12 cities, one of which is the City of Surakarta. Public-Private Partnerships (PPP) are one alternative funding model to accommodate infrastructure development financing. In PPP, two interests are involved: the government's interest and the private sector's interest, which, if not managed properly, can lead to risks and make the situation more complex. Effective risk management is required to ensure activities continue even when challenges arise. This study will conduct risk identification, probability assessment, impact assessment, risk evaluation, and risk response related to urban waste management using the thermal method under the PPP scheme. Data analysis will utilize the Probability Impact Matrix (PIM), a method for qualitatively analyzing risks based on their probability and impact. Data collection methods include surveys, questionnaires, and interviews with WtE operators in the City of Surakarta to determine risk probability, impact, and response during the execution of the Surakarta WtE project. In the PPP implementation in Surakarta, PT. SCMPP is responsible for the design and operation of the PLTSa using gasification technology, while the Surakarta City Government provides waste and land. Based on the analysis, it was found that out of 84 identified risks, 27 are high risks, with the majority falling under the categories of Operational Risks and Revenue Risks. Moving forward, a more proportional risk-sharing between the government and private entities is needed, along with stronger government policy support and a higher level of government involvement in the implementation of PPP projects.
Keywords: Waste Management, PLTSa, PPP, Risk

Actions (login required)

View Item