ANALISIS KETERLIBATAN KELOMPOK PEREMPUAN DALAM PERANCANCANGAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG

Sedang Trending 1 bulan yang lalu
ARTICLE AD BOX

Maliyah, Salwa Umiatik (2025) ANALISIS KETERLIBATAN KELOMPOK PEREMPUAN DALAM PERANCANCANGAN PERDA NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG. Undergraduate thesis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Abstract

Keterlibatan perempuan dalam proses pembuatan peraturan daerah
merupakan isu krusial dalam mewujudkan kesetaraan gender dan memastikan
kebijakan yang dihasilkan dapat memberikan perlindungan serta pemberdayaan
bagi perempuan. Sebagai respon terhadap hal ini, Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (DPRD) Kota Semarang menginisiasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7
Tahun 2023. Selama proses perumusannya, muncul dinamika di dalamnya,
terutama karena adanya kritik dan penolakan dari kelompok perempuan yang
tergabung dalam Aliansi Peduli Perempuan.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana keterlibatan
kelompok perempuan dalam proses perumusan Perda Nomor 7 Tahun 2023.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif
dengan studi kasus yang mengumpulkan data dari sumber primer dan sekunder.
Analisis penelitian ini didasarkan pada teori political engagement guna
mengeksplorasi partisipasi perempuan dalam politik.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses perancangan Perda
Nomor 7 Tahun 2023, DPRD Kota Semarang tidak melibatkan secara aktif
kelompok perempuan pendamping korban, dalam hal ini Aliansi Peduli Perempuan.
Ketidakterlibatan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara peraturan yang
dibuat dengan kebutuhan nyata di lapangan, sehingga berpotensi mengurangi
efektivitas implementasi kebijakan dalam memberikan perlindungan bagi
perempuan. Dengan demikian, penelitian ini menyoroti pentingnya keterlibatan
aktif kelompok perempuan dalam proses perumusan kebijakan agar kebijakan yang
dihasilkan lebih inklusif dan sesuai dengan kebutuhan mereka yang terdampak
langsung oleh peraturan tersebut.
Kata Kunci : Keterlibatan politik, perempuan, kebijakan, perda
64. Ilmu Pemeritahan 2025

Actions (login required)

View Item View Item
Selengkapnya
Sumber Eprints UNDIP
Eprints UNDIP